Menpan, Contohlah India dan Kanada



Harian Umum Sinar Harapan, Selasa (19/4) menurunkan tulisan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Taufik Efendi berjudul ”Sistem Birokrasi Berbasis Teknologi.” Tulisan itu berangkat dari keprihatinan mendalam Menpan atas buruknya pelayanan birokrasi pemerintahan terhadap warga. Melihat kenyataan itu, ia menaruh minat yang besar untuk memajukan sektor pelayanan publik yang berbasis teknologi.
Sayangnya, tulisan itu belum menukik pada visi konkret realisasi pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan komunikasi yang diharapkan mampu membenahi kinerja birokasi. Tulisan ini tidak bermasuk mengritik pendapat Taufik Efendi, melainkan menambahkan sisi lain dari wacana hubungan birokrasi dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Di zaman serba teknologi, siapapun yang tertinggal dalam akses pemanfaatan akan tersungkur dari percaturan sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan dunia. Ini bukan suatu ancaman, melainkan realita yang sudah terjadi. Ironisnya, Indonesia adalah negara yang tertimpa ”musibah” serba ketinggalan dari pemanfaatan teknologi global yang serba canggih.Teknologi informasi dan komunikasi kita sangat lamban penetrasinya bagi 200 juta penduduk Indonesia. Pengguna telepon rumah masih berada di bawah 10 juta pelanggan. Untungnya, jaringan telepon selular yang semakin murah mampu mendorong cepat pemanfaatan alat komunikasi ini. Yang aneh, sampai kini PT Telkom sendiri belum banyak berubah dari sikap buruk dalam melayani konsumen. Pengguna internet di Indonesia belum beranjak dari angka 12 juta. Para pengamat teknologi informasi sering mengatakan peningkatan pertahun yang mencapai 3–4 jutaan adalah angka cukup lumayan. Namun kalau kita ukur dengan pengguna internet di negara lain, angka itu sangat memprihatinkan. Di Malaysia, India, Singapura, Korea, pengguna internet hampir merata di setiap masyarakat.Contohlah India
Akibat dari kelambanan penetrasi jaringan teknologi komunikasi dan informasi yang kini sudah terkonvergensi itu, masyarakat kita belum banyak yang bisa mengakses internet. Ini disebabkan oleh ketidakjelasan pemerintah dalam menentukan visi dan kebijakan secara konkret bagi upaya memajukan teknologi modern. Lembaga riset, Nathan Associates Inc. tahun 2002 menyebutkan, negara-negara yang pertumbuhan sektor TI-nya lebih cepat akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat pula.

Setiap kenaikan 10 persen dalam tingkatan pertumbuhan seluruh pengeluaran untuk TI diasosiasikan dengan suatu kenaikan sebesar 13 persen dalam tingkat pertumbuhan GDP. Ini membuktikan sektor teknologi – yang konon dikabarkan akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja karena faktor efisiensinya— justru menciptakan peluang pekerjaan baru bagi masyarakat.

Alhasil, kehadiran teknologi serba canggih justru berdampak pada penciptaan lapangan kerja baru dengan kebutuhan teknologi baru pula. Sektor bisnis yang tidak terjangkau oleh perangkat teknologi lama, kini sudah banyak diatasi oleh teknologi canggih. India membuktikan hal ini. Sekalipun masuk kategori negara dunia ketiga, negeri itu mampu ‘mengekspor’ tenaga kerja yang kompeten ke negara-negara maju. Perhatian pemerintah India memajukan TI bagi para pelajar membuktikan bidang TI mampu mengurangi pengangguran. Ini kontras dengan Indonesia yang hanya mampu ”mengekspor” pembantu rumah tangga alias babu.

Sumber daya manusia (SDM) kita masih sangat minim (sedikit) dalam penguasaan TI. Masalahnya bukan karena kebodohan masyarakat, melainkan karena pemerintah sendiri sampai sekarang belum punya visi yang jelas memaksimalkan penetrasi jaringan internet, telekomunikasi dan lain sebagainya. Saya sepenuhnya mendukung niat Menpan mengupayakan kinerja birokrasi, demi good governance, melalui pemanfaatan teknologi canggih.

Oleh karena sasaran utama dari penerapan TI di lingkungan birokrasi pemerintah adalah untuk memberikan layanan publik, maka kita perlu menerapkan e-service. Karena itu e-service,- sebagai implikasi dari e-government harus mampu mewujudkan perubahan pelayanan secara signifikan dalam penyediaan dan akses informasi baik ke dalam maupun ke luar.

Ala Kanada
Ke luar, yang dimaksudkan adalah pelayanan akses informasi bagi warga masyarakat. Sedangkan ke dalam, artinya pelayanan di wilayah internal kantor pemerintahan itu sendiri. Contohnya integrasi proses kerja dan penyebaran informasi antardepartemen.

Keberhasilan mewujudkan perubahan pelayanan ke dalam ini bisa kita lihat di antaranya pada pengurangan ongkos internal dalam operasional fungsi-fungsi kerja termasuk di dalamnya keuntungan di sisi administratif, pelayanan jasa dan keuangan atau pajak, gaji, serta procurement strategis.

Untuk mewujudkan e-government pemerintah harus bekerja keras mengintegrasikan berbagai proses pada setiap departemen sehingga bisa saling berbagi informasi secara lebih baik serta memberikan pelayanan lebih efektif bagi masyarakat. Masyarakat yang menerapkan e-government diuntungkan dengan pelayanan e-service yang serba cepat dan akurat. Provinsi Ontario di Kanada yang memiliki 60 ribu pegawai cukup berhasil memberikan pelayanan bagi 12 juta warganya.

Dengan website Ontario, kini warga provinsi tersebut bisa memperoleh berbagai keuntungan dari fasilitas seperti: Ontario Business Connects, yang menyederhanakan proses registrasi, renewal, dan laporan bisnis. Mayoritas bisnis baru terdaftar secara elektronis.

Berikutnya ada Life Event, yaitu fasilitas dalam website Ontario agar warganya bisa mengakses dan melengkapi formulir isian untuk urusan perkawinan, kematian dan bahkan kehilangan dompet secara online. Ada pula fasilitas Smart Systems for Health yang menghubungkan lebih dari 150 ribu klinik kesehatan profesional di 24 ribu lokasi dilengkapi dengan videoconference untuk media konseling sehingga warga bisa melakukan konsultasi kepada rumah sakit, dokter, laboratorium, apoteker dan pihak lainnya secara realtime.

Dalam suatu survei tercatat 70 persen warga biasa maupun pebisnis di Ontario tersebut merasakan kepuasan dengan pelayanan model baru atau e-service seperti itu. Mencermati hal ini keberhasilan mewujudkan e-government sebagai cikal bakal e-service rupanya tidak terlepas dari penyebaran dan pemerataan infrastruktur.
Selain tuntutan akses murah teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, kita harapkan pemerintah segera merealisasikan program peningkatan SDM dalam mengelola tekonologi canggih bagi para pejabat pemerintah, terutama pemerintahan daerah.

Oleh Siti Nur Aryani

Dipublikasikan di harian Sinar Harapan

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0504/26/opi01.html

One thought on “Menpan, Contohlah India dan Kanada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s