Komersialisasi Pendidikan


Masalah pendidikan kembali marak dibicarakan. Berbagai media massa mengangkat seputar rencana privatisasi pendidikan yang dilontarkan Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, baru-baru ini. Sebagaimana diketahui, beberapa lalu Mendiknas telah menyampaikan rancangan Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dari sekian rancangan yang disampaikan, Pasal 53 (1) UU N0 20/2003 yang dibuat dua tahun lalu kembali menuai kontroversi.

Disebutkan pada pasal itu, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. Selain itu, badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Perincian pada pasal itu sampai sekarang diturunkan dalam RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang masih dalam penggodokan. (Kompas, 11/05) 

Kontroversi tak terelakkan lagi ketika rancangan itu dicium oleh banyak pengamat sebagai bentuk lepas tanggung jawab pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pengamat pendidikan, Darmaningtyas (Kompas, 11/05), misalnya, menganggap jiwa dari rancangan tersebut, antara lain mendirikan sekolah, terutama terkait dalam pembiayaan pendidikan. Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.

Komersialisasi Menuju Korupsi

Melihat hal itu, kita banyak mengkhawatirkan bahwa komersialisasi pendidikan akan semakin menguat, sementara hak mendapatkan ilmu pengetahuan bagi rakyat kalangan bawah akan semakin sulit dicapai. Pengalaman masa lampau, ketika pemerintahan Orde Baru berkuasa, pendidikan kita cenderung dimarginalkan. Pemerintah waktu itu lebih suka memberikan subsidi berjumlah besar kepada institusi militer ketimbang institusi pendidikan. Kini, pemerintahan di era reformasi justru semakin terjebak pada lingkaran setan komersialisasi dan korupsi. Belum lagi masa krisis ekonomi terlewati, masyarakat masih dibebani oleh biaya pendidikan yang semakin melangit. Sekolah-sekolah semakin mahal biayanya.

Pasca munculnya UU Otonomi Daerah yang di dalamnya memuat kebijakan otonomi kampus, berbagai perguruan tinggi kemudian tidak lagi disubsidi oleh pemerintah. Ada empat perguruan tinggi, yakni UI, ITB, UGM, dan IPB yang terkena kebijakan itu. Dengan model pengelolaan Badan Hukum Milik Negara (BHMN), keempat perguruan tinggi itu tidak lagi memperoleh subsidi. Dan, karenanya, para rektor dituntut untuk mencari biaya sendiri dengan caranya masing-masing.

Dari konteks inilah, kemudian, otak para pengelola pendidikan dituntut kreatif untuk menghasilkan sumber-sumber dana. Beberapa kreativitas itu adalah menjual beberapa aset, menodong para alumni – terutama para alumni yang pernah mendapat beasiswa dari perguruan tinggi dalam menimba ilmu. Hal yang paling menarik untuk dibicarakan bahwa dalam rangka menghasilkan biaya tersebut, pihak rektorat tak segan-segan menawarkan bangku kuliahnya dengan tarif yang tinggi.

Komersialisasi bangku kuliah dengan tarif antara Rp 15 hingga Rp 250 juta sebagai syarat untuk bisa masuk sebagai mahasiswa, sudah terang-terangan. Sekalipun beberapa rektor menepis anggapan adanya komersialisasi, namun fakta telah menunjukkan banyak kasus. Calon mahasiswa yang berani mengisi formulir dengan biaya sumbangan uang gedung di atas rata-rata, dipastikan diterima menjadi mahasiswa. Dan, mereka yang mencantumkan sumbangan di bawah perhitungan finansial perguruan tinggi, tak akan bisa masuk kuliah.

Persoalannya, bukan soal privatisasi atau nasionalisasi pendidikan. Di negara yang menganut ideologi kapitalis ataupun sosialis, dunia pendidikan tetap mendapatkan perhatian serius pemerintah dengan dukungan finansial dan sistem pengelolaan yang terjamin kualitasnya. Menjadi aneh jika hanya karena alasan era globalisasi, pasar bebas, dunia pendidikan lalu dicampakkan dalam ketidakpastian. Bagaimana pun Indonesia telah memiliki sejarah yang memalukan dalam hal pengelolaan pendidikan.

Dibandingkan dengan Vietnam, misalnya, Indonesia sudah tertinggal, apalagi dengan bekas “muridnya,” Malaysia. Untuk alokasi anggaran pendidikan pada tahun 1980, 1,2% dari PDB, turun menjadi 1,0% pada 1990, dan pada 2000 turun lagi menjadi 0,8%. Pada 2003, pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi sebesar Rp 13 triliun, hanya sekitar 7% dari APBN atau 0,8% dari PDB. Pada kurun waktu yang sama, negara jiran Malaysia justru menyediakan anggaran yang lebih besar 5,2% dari PDB pada 1980, kemudian meningkat menjadi 5,5% pada 1990, dan 5,8% pada 2000.

Kenyataan pendidikan kita mahal, bukan tanpa alasan, sekalipun berbagai pihak, terutama kalangan rektorat dan Mendiknas terus membangun alasan-alasan yang dirasionalkan. Jika pemerintah tidak pernah merealisasikan pendidikan murah dan berkualitas, jangan salahkan jika slogan kapitalisasi maupun komersialisasi pendidikan menjadi isu yang siap digulirkan kalangan kritikus untuk menyalahkan pemerintah.

Persoalan terkait yang tak kalah peliknya dalam dunia pendidikan, akhir-akhir ini adalah munculnya isu dugaan korupsi di lingkungan Depdiknas. Dalam beberapa hari ini wacana korupsi dalam dunia pendidikan bahkan terus mengemuka di sejumlah media massa. The Jakarta Post, misalnya, tanggal 1 Oktober 2004, memberitakan temuan Indonesia Corruption Watch atas korupsi di sejumlah sekolah, di Jakarta.

Pihak sekolah memungut biaya pendidikan yang mahal dari calon siswa atau siswanya dengan alasan untuk biaya seragam, penggandaan buku yang harus dibeli di sekolah, uang “ini-itu”, dan sebagainya. Bank Dunia (World Bank) juga menduga kuat adanya korupsi senilai 43 juta dolar dalam proyek penggandaan buku. Dalam berita itu dituliskan, pihak Depdiknas berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan (penerbitan) buku dalam mark up penerbitan buku.

Ilmu Pengetahuan Kunci

Persoalan di atas sebenarnya merupakan masalah klasik namun faktanya terus menjadi beban bangsa ini. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono mau tak mau harus bersikeras untuk melawan kejahatan-kejahatan, baik komersialisasi maupun tantangan peningkatan kualitas pendidikan kita di masa depan. Di masa-masa kampanye pemilihan presiden 2004 lalu, Susilo Bambang Yudhoyono sudah melontarkan isu pendidikan sebagai salah satu prioritas utama untuk ditangani.

Sayangnya, dalam membenahi dunia pendidikan Yudhoyono dan Yusuf Kalla tampaknya belum menunjukkan komitmennya yang mengarah pada isu konkret, seperti peningkatan mutu dan perbaikan nasib guru.

Bagaimana pun dunia pendidikan harus benar-benar diperhatikan secara serius. Pemerintah tidak bisa serampangan memutuskan kebijakan tanpa menimbang bahaya-bahaya akibat praktik komersialisasi di dunia pendidikan. Sebab, ilmu pengetahuan yang diperoleh lewat dunia pendidikan adalah kunci dasar pembangunan umat manusia dalam setiap bangsa. Rasanya tak perlu terus-menerus ditegaskan mengapa masyarakat modern harus menjalani kehidupan bermartabat dengan pilar dasar ilmu pengetahuan yang berkualitas. Berbicara mengenai masalah pendidikan, institusi pendidikan, sekolah dan perguruan tinggi menjadi wacana sentral.

Jika masyarakat ingin memperoleh ilmu pengetahuan yang berkualitas, bermutu dan bisa dijadikan bekal kompetisi dalam berbagai persaingan, maka pengelolaan institusi pendidikan harus menjadi prioritas utama. Selain wajib memberikan biaya dan fasilitas yang menunjang bagi pengembangan mutu pendidikan, pemerintah juga wajib mengarahkan transformasi kemajuan pengelolaan pendidikan secara evaluatif dan konstruktif. ***

Oleh Siti Nur Aryani

Dipublikasikan di harian Suara Karya
http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=109046

 

19 thoughts on “Komersialisasi Pendidikan

  1. Pendapat anda benar, namun pembaca akan menunggu apa solusinya. Ada baiknya artikel anda diteruskan dengan memberikan solusi bagaimana memecahkan masalah kebutuhan anggaran pendidikan ini.

    Soekartawi/Unibraw-Malang

  2. saya sangat setuju sekali mengenai pemberantasan mengenai pemberantasan dalam komersialisasi dalam pendidikan

  3. Tulisan anda ini benar, tetapi masih banyak lagi yang belum dituntaskan fakta2nya. Anda baru melihat dari satu sisi, PTN, belum lagi masalah yang dihadapi dari SD hingga SMU. Masalah solusi, Dr. Soekartawi, ini argumen yang sering sekali diungkapkan para birokrat pembela kondisi status quo, gak menarik dibahas. Bangsa ini sebenarnya gak kelewat tolol, cuma banyak yang pura2 tolol, untuk berkelit dari persoalan yang sebenarnya telanjang di depan mata dan seharusnya mereka selesaikan, tapi demi kepentingan bisnis menyelamatkan jabatan para penguasa, persoalan inti ditutup2i, supaya langgeng sep[ak terjangnya. Solusinya jelas, pemerintah bertanggungjawab dong dengan pendidikan, bikin perencanaan pendidikan yang punya masa depan, jangan yang cuma nyiapkan gereasi para buruh dan pekerja lepas. Buang kepentingan pribadi dan bisnis kelompok, jangan jadi kacung orang asing, berantas mafia pendidikan. Gampang aja, kata gus Pur. Anda nanti akan tanya lagi, apa ada mafia pendidikan??? Buka mata anda, kalo anda pernah punya anak sekolah, pasti merasakan, jutaan orang merasakan masak anda gak pernah ngalami. Solusinya cuma satu, berantas mafia. Apa bisa perseorangan sepeti sdri Siti Nur Aryani yang kasih solusi??? Pasti gak bisa, ini kemauan politik dari pemerintah.
    Mau bukti :
    1. mafia buku : konspirasi penerbit, pengarang dan sekolah, ujung2nya keuntungan dan jaminan penjualan buku yang langgeng. Semua tahu ini tapi gak ada tindakan apa2. Buku isinya cuma se-cuil, sisanya murid nyari sendiri, Mending murid sma, masak siswa sd suruh kayak mahasiswa. Sudah harus beli tiap tahun, masih harus nambah lagi cari materi sekolah, kalo gak darimana dapatnya, isinya gak ada, pertanyaan kemana2.
    2. Pendaftaran sekolah negeri diakhir2kan, untuk memberi kesempatan luas pada swasta mereguk untung dari uang pendaftaran maupun uang masuk yang mungkin ditinggalkan jika kemudian diterima di negeri. Untuk yang berduit, gak masalah, tapi buat yang gak berduit, jadi gak punya pilihan, sekolah negeri atau gak sekolah. Efek akhirnya, yang dapat murid bagus sekolah swasta, negeri dapat murid sisa, ini gak masalah, karena mendiknas sudah mencanangkan swastanisasi sekolah, jadi bisa aja sekolah negeri ditutup atau diprivatisasi. Dengan begini, pemerintah bisa lkepas tanggung jawab dari pendidikan, semua dari partisipasi masyarakat. Lagi2 bagi orang berduit gak masalah, tapi masalahnya, sebagian besar rakyat kita gak berduit.
    3. Anggaran pendidikan yang diamanatkan UU pendidikan 20%, rame2 langkah pertama yang diusulkan dpr dan para pengamat pendidikan adalah menaikkan gaji guru 2-3 kali lipat gaji PNS. Seakan ini bentuk pembelaan terhadap ‘nasib’ guru, tapi pelaksanaan sertifikasi cuma urut kacang, gak nampak ini langkah menaikkan kualitas guru Peningkatan kualitas guru bisa melalui pendidikan, pelatihan, sarana lab dan sekolah yang ditingkatkan, bukan dengan cuma memberi sertifikasi berdasarkan persyaratat admnstrasi, yang pemberiannya berdasarkan usia. Dan dengan syarat2 tsb, lagi2 guru2 kota besar yang sudah sejahtera jadi bertambah kaya, padahal rtadinya UU pendidikan itu yang dipake jadi argumen dasarny adalah guru2 dipelosok. Yang lebih ironis lagi, guru2 sekolah swasta juga sekarang digaji pemerintah dengan sertifikasi ini. Aneh, bukan pns tapi harus digaji pemerintah, dan semua setuju lagi. Bukankan masuk pns ada seleksi, namanya seleksi, ya ada yang diterima dan ada yang tidak, masak soal gini aja gak nalar sih.
    4. Kelulusan ditentukan oleh semata2 nilai UAN. Pendidikan selama 6 atau 3 tahun , dihapus oleh sekali ujian. Mestinya kelulusan ditentukan oleh hasil evaluasi belajar selama sekolah, bukan sekali ujian. Kalo seleksi masuk sekolah, bolehlah. Tapi para petinggi kita ngotot teruskan cara2 gini. Ini memang meningkatkan mutu kelulusan, artinya yang lulus makin bermutu, karena terseleksi makin ketat, artinya hanya yang benar2 bagus yang lulus, yang kurang bagus ya gak lulus, tapi gak meningkatkan mutu pendidikan, iya to karena makin banyak yang gak lulus. Karena kuatir banyak yang gak lulus, akhirnya jalan pintas, soal2 bocor, guru2 memanipulasi hasil supaya anak2nya lulus, dll. Tapi bagi pemerintah ini gak mengganggu, karena makin banyak yang gak lulus bearti makin siap bangsa ini ke depan jadi bangsa budak dan buruh, ini sejalan dengan program kurikikulum yang makin gak membumi, program swastaniasi pendidikan, dll. Ujung2nya menyediakan tenagar murah untuk para kapitalis, kan.
    5. Sebenarnya semua tahu, persoalan lain pendidikan di negeri ini adalah mutu sekolah yang gak merata, bukan cuma gaji guru, terlalu banyak orang yang gak mampu sehingga gak mampu bayar mahal. Kadang para petinggi sering ngomong ngelantur, mereka bagi rakyat kita jadi 2, miskin dan kaya, yang miskin yang terima BLT, sisanya orang kaya yang harus bayar segalanya sendiri dengan mahal. Dengan argumen ini rakyat dipaksa berpasrtisipasi kahir membiayai pendidikan sendiri, sementara kekayaan alam dipriorotaskan untuk pengusaha dan orang asing, rakyat gak berhak dapat apa meski dalam bentuk fasilitas publik seperti pendididkan, kesehatan dan transportasi. Sementara untuk dalih, mereka bilang mereka sediakan beasiswa untuk anak yang sangata pintar tapi sangat miskin. Ini berapa anak per juta, padahal sebagian besar bangsa ini, tidak sangat pintar tapi juga gak sangat miskin. Inilah bentuk kekacaun pendidikan kita, karena semua diorientasikan pada bisnis. Soal guru swasta yang digaji pemertintah dengan sertifikasi ini juga gak masalah bagi pemerintah, jika swastanisasi pendidikan sukses, pemerintah tinggal gaji para guru, negeri dan swasta, nantinya semua beban biaya sekolah akan diberikan ke masayarakat. Yang mampu bayar, yang gak mampu ya gak sekolah, semua diserahkan pada mekanisme pasar.
    6. Melihat situasi yang makin buruk ini, saya ajak semua warga yang punya penghasilan lebih baik, gak usah berlebih, mari kita gagalkan program penyediaan budak dan buruh masa depan ini. Kita gak bisa ubah sistem, gak bisa bikin kurikulum, gak bisa bikin sekolah gratis, gak bisa bunuh para mafia buku, gak bisa murahkan pendidikan, tapi kita tetap berjuang untuk anak2 kandung kita, dan sebisa mungkin tolong satu anak lain dari keluarga gak mampu untuk sekolah, gak mampu sampe kuliah, sampe smk juga gak apa. Gak mampu biaya mereka di sekolah bagus, sekolah kampung juga gak apa, yang penting semua anak sekolah. Gak perlu kaya raya untuk jalankan program ini, cukup punya penghaslian pas2an juga bisa, asal priorotas pertama anak kita dulu, setelah tercukupi, mungkin ada kelebihan rejeki, bisa bantu satu anak lagi. Jika 1 juta keluarga bisa tolong 1 juta anak, akan terasa 5 -10 tahun lagi, bangsa kita berhasil gagalkan program penyediaan kuli yang dibiayai kapitalis internasional.

  4. Saya baru masukkan anak ke SMPN 2 Ciasuk Kab Tangerang, ada dsp 3.5juta, tapi karena sedang bangun gedung tambah 1 juta lagi. Uang seragam dan buku habis 800an ribu, spp 135 ribu per bulan. Kata komite gak ada dana dari pemda atau pemerintah untuk bangunan maupun operasional, BOS gak jelas katanya cuma 200juta per tahun, yang kalo dihitung2 cuma 26 ribu per anak.
    Karena anak saya termasuk berprestasi, rupanya sekolah punya program kelas unggulan (bilingual), karena itu anak saya ditawari ikut tes lagi, komite presentasikan hal ini, sppnya beda jadi 260 ribu. Karena banyak pertimbangan potensi dan prestasi anak selama ini dan toh cuma spp yang nambah (meski berat apaboleh buat demi anak, anak saya juga mau ikut), akhirnya saya ikutkan juga anak saya tes, dan lolos. Setelah pengumuman, ortu dikumpulkan, katanya sosialisasi program, ternyata mereka minta duit lagi 2 juta (akhirnya setelah debat abis turun 1.85juta), dan spp yang tadinya 260ribu dinaikkan jadi 280ribu. Katanya kelas unggulan ini program diknas, beberapa sekolah di ‘paksa’ untuk bikin kelas unggulan ini, tapi anehnya seluruh biaya ditanggung siswa. Biaya tambahan 2juta tsb untuk beli AC, infokus, laptop, meja-kursi, bayar pengajar, dll. Komite gak peduli dan gak tanya apakah kami mampu bayar, pokoknya harus bayar. Katanya standar kelas diknas untuk kelas unggulan harus gitu. Yang anehnya, kenapa setelah tes baru dikasih tahu biaya tambahan tsb, padahal waktu pertemuan dengan komite setelah anak saya dinyatakan diterima di sekolah tsb, jelas2 ditulis di bahan yang dipresentasikan komite, dsp + uang bangunan 4,5 juta, spp kelas reguler 135 ribu, kelas bilingual 260 ribu, jadi gak ada gambaran samasekali kalo kelas bilingual dsp beda. Komite berkelit dengan bilang tidak diinfokan kerna minggu sebelumnya belum siap. Aneh, ini bukan program dadakan yang baru terpikir dalam semalam, dan ternyata sudah ada kelas yang sama tahun sebelumnya dengan fasilitas gak selengkap dan gak semahal ini.
    Tampaknya komite sekolah sengaja men set-up begini, karena kalo diinfokan sejak awal kemungkinan banyak yang gak mau ikut, sementara sekolah juga gak mau yang ikut bukan anak2 unggulan tapi asal punya duit aja. Membuat kelas unggulan dengan anak2 yang bukan unggulan akan merepotkan mereka sendiri, karena itu para ortu sengaja dibohongi dengan info yang gak lengkap dan tampak sengaja disembunyikan, supaya bisa menjaring semua anak yang dianggap potensial untuk ikut tes. Sekarang jadi dilematis, setelah anak lolos, secara psikologis gak mungkin anak ditarik lagi hanya karena gak mampu bayar tambahan 2 juta. Kasihan anaknya, akan merasa tertekan, tapi sekarang ortu yang tertekan harus cari tambahan 2 juta lagi. Saya pikir komite sekolah jahat sekali sengaja menjebak ortu, banyak yang mengeluh tapi gak mampu berbuat apa2, lagi2 takut anak yang jadi korban digencet di sekolah karena menarik diri dari kelas unggulan tsb, atau si anak yang merasa gak difasilitasi sudah berusaha untuk meraih prestasi tapi terpaksa masuk kelas reguler lagi akibat gak punya duit.
    Saya gak tahu apa trik ini juga terjadi di sekolah lain di seluruh negeri ini. Sudah mahal, licik lagi. Entah apa guna komite sekolah ini, dan apa guna adanya Diknas kalo semua biaya termasuk bangunan dan peralatan sekolah harus dibeli ortu siswa.
    Mana janji anggaran pendidikan 20% itu. Mohon pemkab tangerang dan diknas tertibkan sekolah yang sewenang2 ini, kalo perlu kpk turunkan untuk investigasi sekolah2 jahat dan diknas yang entah diapakan dana pendidikan oleh mereka. Mereka gak mikir, anak2 yang berprestasi aja dibeginikan, bagaimana nasib anak2 yang biasa2 saja, mau dibuang kemana mereka ini. Apa para penguasa negeri ini gak mikir, apa mereka mau nyiapin buruh murah masa depan untuk bekerja di pabrik2 para kapitalis???

  5. PENDIDIKAN DI NEGARA KITA TELAH KEHILANGAN MARWAH AKIBAT SISTEM YANG CARUT MARUT. SEKOLAH SWASTA YANG BERFUNGSI MEMBANTU PEMERINTAH DALAM SUKSESI PENDIDIKAN TIDAK ADA BEDANYA DENGAN PERUSAHAAN DAGANG

  6. mentalitas dalam pendidikan indonesia, adalah bukan sebagai pengabdian kpd rakyat tetapi sebagai komoditas yang dijual kpd rakyat.

    kalo alasannya kekurangan biaya, ambil saja dr perusahaan asing yg telah untung besar dengn bisnis di indonesia dan menimbulkan byk kerusakan dibanding manfaat yg ada

  7. Komersialisasi pendidikan terus bergulir.
    Terlebih setelah ditetapkannya RUU BHP menjadi UU BHP.
    Walaupun di UU tersebut dicantumkan bahwa BHP bersifat ‘Nirlaba’. Tapi dengan disahkannya UU BHP tersebut semakin membuka lahan para pemodal untuk masuk ke sektor pendidikan dan membuat pendidikan menjadi komoditas yang diperjual-belikan.
    Jika masalah ini terus bergulir tanpa ada penyelesaian maka ketika era globalisasi itu benar-benar terjadi, yang dimana merupakan alasan pemerintah untuk menetapkan UU BHP, bangsa kita hanya akan menjadi buruh dari bangsa asing.

    omo_KMD-Unpad

  8. Menurut saya sih, masih ada peluang perguruan tinggi di indonesia untuk tetap eksis, walapun ada UU BHP. Toh akhirnya kembali ke motif dari pengelola, dosen, dan mahasiswanya dalam melanjutkan pendidikan tinggi. Dimanapun PT nya, toh tergatung pada dirinya masing2. Namun memang UU BHP rekatif “liberal”, bahkan ada pasal yang membolehkan PT untuk “berbisnis”. Bagaimana kalo bisnisnya tersebut gagal? Siapa yang menanggung resiko tersebut? hehehe

  9. saya pikir tidak selamanya pendidikan yang komersil itu buruk, namun dalam konteks komersil yang bertanggung jawab,
    keuntungan ada komersil yang bertanggung jawab :

    1. Menambah gaji guru, supaya mereka semangat dalam mengajar anak2 murid (tergantung gurunya juga, kalo brengsek ya bukan salah sistem, tapi salah orang nya sendiri)

    2. Menambah fasilitas, apa kalian semua pikir, fasilitas yang ada d universitas2 terkemuka itu jatuh dari langit? atau dapet dr uang negara, apa lu semua pikir INDONESIA itu SEKAYA itu? tidak saudara2 ku setanah air yang ku cintai ini.

    3. mencari guru2 yang berkualitas, (ini juga tergantung orang nya juga)

    saya bukan pro komersialisme, namun saya hanya menyeimbangi komentar2 miris tentang komersialis yang ada di dunia pendidikan ini, sehingga kita lebh bisa berpikir terbuka, jadi tidaklah semua hal yang MAHAL itu BURUK

    OPEN MINDED MAN, THANKS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s